"Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju kegagalan"

Mario Teguh

PENGUMUMAN !!!

SOSIALISASI 

  • Materi Sosialisasi Kebijakan ASN Dalam Sistem Merit dapat diunduh di sini.

SELEKSI PPPK TAHUN 2019

  • Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I Tahun 2019 dapat dilihat di sini.
  • Informasi Pelaksanaan Ujian CAT Seleksi Calon PPPK Tahap I Tahun 2019 dapat dilihat di sini.
  • Hasil Ujian CAT PPPK Tahap I Tahun 2019 dapat dilihat di sini.
  • Hasi Akhir Seleksi PPPK Pemerintah Kota Magelang 2019 dapat dilihat di sini new

 

Rabu, 20 Maret 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang mengadakan sosialisasi Kebijakan ASN dalam sistem Merit dengan menghadirkan Bapak Deli Indra Wahyudi, SH dari BKN Kanreg I Yogyakarta sebagai narasumber. Sistem Merit ini sendiri sudah diberlakukan, namun demikian masih belum terlalu dipahami oleh para ASN pada umumnya, oleh karena itu pada kesempatan ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang mengundang para pengelola kepegawaian OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk menghadiri sosialisasi tersebut agar nantinya dapat disosialisasikan kepada ASN di OPD masing-masing.

Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan dari sitem merit ini adalah untuk merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; serta melindungi karier asn dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

Pada kesempatan ini Bp Deli Indra Wahyudi, SH juga memberikan sedikit pemaparan mengenai PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), materi yang sebenarnya cukup menarik karena hal ini merupakan sesuatu yang baru dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan proses rekruitmen PPPK itu sendiri. Dengan diterbitkannya PP No. 49 Tahun 2018 tersebut maka pengangkatan tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan lagi, dan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sudah tidak ada lagi tenaga honorer dan digantikan dengan PPPK. Meskipun pemerintah membuka kesempatan untuk merekrut PPPK, namun tidak semua jabatan bisa diisi oleh PPPK. Jabatan yang bisa diisi oleh PPPK diantaranya adalah Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan lain yang bukan jabatan struktural. PPPK memiliki masa hubungan kerja selama paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi. (drd)

Pengunjung

Hari ini121
Kemarin141
Minggu ini564
Bulan ini3768
Total111030
Powered by CoalaWeb

Sedang Online

Kami memiliki 6 tamu dan tidak ada anggota online

Go to top