Menu

"Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi carilah kawan yang memaksa Anda terus berkembang"

Thomas J.Watson 

PENGUMUMAN !!!

SELEKSI JPT PRATAMA 2019 

  • Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019 dapat dilihat di sini.
  • Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi JPT Pratama Kota Magelang Tahun 2019 dapat dilihat di sini.
  • Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama Kota Magelang Tahun 2019 dapat dilihat di sini. new

 

SOSIALISASI 

  • Materi Sosialisasi Perka BKN No.2 Tahun 2019 dan Perka BKN No.5 Tahun 2019 dapat diunduh di sini.

Badan Kepegawaian Negara beberapa waktu yang lalu telah menerbitakan Peraturan baru tentang kepegawaian. Peraturan yang baru itu tentu saja harus segera dipahami oleh seluruh PNS yang ada supaya bisa segera dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang, pada hari Kamis, 2 Mei 2019 menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Kepala BKN tersebut yaitu Peraturan Kepala BKN No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun dan Peraturan Kepala BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Sosialisasi ini dihadiri oleh sekretaris dan pengelola kepegawaian dari semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Sosialisasi Perka BKN No. 2 dan No. 5 Tahun 2019 ini cukup istimewa karena dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Dra. Anjaswari Dewi, MM selaku narasumber.Dalam sosialisasi ini, peserta diberikan penjelasan bahwa Masa Persiapan Pensiun (MPP) bisa diambil paling lama 1 tahun dan diajukan paling lambat 1 bulan sebelum MPP, PNS yang mengambil MPP akan dibebaskan dari jabatan dan PNS yang bersangkutan akan mendapatkan uang MPP sebesar 1 kali penghasilan terakhir. Presiden dan atau PPK dapat menolak atau menangguhkan MPP karena hal-hal tertentu yang diatur dalam Perka tersebut.

Sedangkan untuk Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, disampaikan bahwa mutasi harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi; Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan; PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri. (drd)

Pengunjung

Hari ini75
Kemarin197
Minggu ini446
Bulan ini2581
Total123547
Powered by CoalaWeb

Sedang Online

Kami memiliki 51 tamu dan tidak ada anggota online

Go to top